PP 24 Tahun 2026 Dinilai Berpotensi Redam Persaingan Tarif Bongkar Muat

SAMARINDA – Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis dinilai dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola industri bongkar muat di Indonesia.

Di tengah berbagai kekhawatiran yang muncul, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kalimantan Timur justru melihat sejumlah peluang positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan bongkar muat (PBM).

Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat DPW APBMI Kalimantan Timur bersama para anggota PBM yang berlangsung di Kantor Sekretariat DPW APBMI Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat, 12 Juni 2026.

Ketua DPW APBMI Kalimantan Timur, Syamsudin Murais mengatakan, berbagai dampak yang dikhawatirkan dari penerapan PP Nomor 24 Tahun 2026 masih dapat diantisipasi melalui penyesuaian dan koordinasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah.

Menurutnya, PBM tidak seharusnya hanya melihat sisi negatif dari kebijakan tersebut, tetapi juga perlu mencermati peluang yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing usaha dalam jangka panjang.

"Dari sisi positif, penerapan sistem ini diharapkan dapat menghilangkan praktik perang tarif yang selama ini terjadi. Dengan adanya standarisasi dan tata kelola yang lebih baik, persaingan usaha dapat berjalan lebih sehat dan profesional," ujar Syamsudin.

Ia menilai sistem ekspor melalui satu pintu berpotensi menciptakan iklim usaha yang lebih tertata dibandingkan kondisi sebelumnya yang sering diwarnai persaingan tarif antarpelaku usaha.