PP 24 Tahun 2026 Diproyeksi Ubah Pola Kerja Perusahaan Bongkar Muat

SAMARINDA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kalimantan Timur menggelar rapat bersama perusahaan bongkar muat (PBM) anggota di Kantor Sekretariat DPW APBMI Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat, 12 Juni 2026.

Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum DPW APBMI Kalimantan Timur, Marselinus Susanto, S.H.

Dalam pemaparannya, Marselinus menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional melalui mekanisme satu pintu yang dijalankan oleh badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah.

Menurutnya, regulasi ini tidak hanya berdampak pada eksportir atau shipper, tetapi juga akan membawa perubahan terhadap pola kerja perusahaan bongkar muat yang selama ini menjadi bagian dari rantai logistik ekspor.

Ia menjelaskan, PP Nomor 24 Tahun 2026 mencakup komoditas sumber daya alam strategis seperti batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

Di Kalimantan Timur, dua komoditas yang paling dominan adalah batubara dan kelapa sawit sehingga implementasi kebijakan tersebut diperkirakan akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aktivitas ekspor daerah.

Marselinus mengatakan pemerintah melalui kebijakan tersebut berupaya melakukan sentralisasi tata kelola ekspor guna menjaga nilai komoditas Indonesia di pasar global.

"Jika kita melihat dari sisi positifnya, pemerintah menetapkan kebijakan ini karena ingin melakukan sentralisasi penetapan harga melalui Danantara. Artinya, pemerintah berupaya melindungi nilai komoditas Indonesia dan menyelamatkan hasil yang selama ini telah dihasilkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar di masa mendatang," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan komoditas Indonesia tidak dijual di bawah harga pasar sehingga potensi penerimaan negara dapat lebih terjaga.

Dari sisi perusahaan bongkar muat, Marselinus menilai terdapat sejumlah peluang positif yang dapat muncul apabila kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.

Salah satunya adalah terbentuknya standar tarif bongkar muat yang lebih seragam. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi praktik perang tarif yang selama ini kerap terjadi di sejumlah pelabuhan dan berpotensi menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar-PBM.

"Kita melihat ada peluang standarisasi tarif bongkar muat sehingga praktik perang tarif yang tidak sehat dapat diminimalisir," jelasnya.

Menurutnya, sistem yang lebih terstandarisasi juga berpotensi mengurangi berbagai bentuk persaingan tidak sehat yang selama ini dapat merugikan pelaku usaha. (*)