APBMI Kaltim Nilai PP 24 Tahun 2026 Dorong Profesionalisme PBM

SAMRARINDA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis dinilai membawa sejumlah peluang bagi perusahaan bongkar muat (PBM) di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kalimantan Timur, Marselinus Susanto, S.H., dalam rapat bersama anggota PBM di Kantor Sekretariat DPW APBMI Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat, 12 Juni 2026.

Kebijakan tersebut dipandang dapat mendorong peningkatan kualitas PBM secara keseluruhan. Ke depan, PBM dituntut memenuhi berbagai standar yang ditetapkan oleh badan usaha milik negara (BUMN), mencakup sertifikasi, kompetensi sumber daya manusia, hingga penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

"Tuntutan itu pada akhirnya mendorong perusahaan bongkar muat untuk memperkuat profesionalisme, baik melalui pelatihan, sertifikasi, maupun pembenahan tata kelola internal," ucap Marselinus.

Selain peningkatan kualitas, regulasi ini juga berpotensi memberikan kepastian volume pekerjaan yang lebih terukur bagi PBM.

Jika kerja sama dijalankan melalui sistem yang terintegrasi, perusahaan bongkar muat berpeluang mendapatkan kepastian kontrak sekaligus perencanaan operasional yang lebih terstruktur dibanding pola yang berlaku selama ini.

Meski demikian, Marselinus mengingatkan bahwa penerapan PP Nomor 24 Tahun 2026 masih membutuhkan sosialisasi yang lebih menyeluruh, terutama kepada pelaku usaha bongkar muat.

"Hingga saat ini, dampak regulasi tersebut lebih banyak dirasakan oleh eksportir melalui penyesuaian sistem administrasi ekspor," terangnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pelaku usaha dalam menghadapi perubahan tata kelola yang akan datang, termasuk penyesuaian sistem kerja, standar operasional, dan mekanisme pengawasan yang semakin ketat.

Menurutnya, jika dijalankan secara transparan dan didukung regulasi teknis yang memadai, PP Nomor 24 Tahun 2026 dapat menjadi momentum penguatan tata kelola sektor logistik dan bongkar muat nasional, sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di daerah. (*)