APBMI Kaltim Siap Jalankan Aturan Ekspor Baru Sambil Tunggu Sosialisasi

SAMARINDA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kalimantan Timur mulai mengambil langkah konkret dalam mempersiapkan anggotanya menghadapi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Hal itu disampaikan Ketua DPW APBMI Kalimantan Timur, Syamsudin Murais, dalam wawancara usai rapat bersama anggota perusahaan bongkar muat (PBM) di Kantor Sekretariat DPW APBMI Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat, 12 Juni 2026.

Syamsudin menegaskan bahwa dirinya lebih memilih melihat kebijakan tersebut dari sisi manfaat yang bisa diperoleh perusahaan bongkar muat.

"Kalau kami responnya begini ya, seperti tadi yang telah disampaikan oleh ketua bidang hukum DPW APBMI Kaltim, saya melihat dari sisi positifnya aja, selama ini kan terjadi perang tarif, kalau satu pintu itu lebih mudah," katanya.

Menurut Syamsudin, penerapan sistem yang lebih terintegrasi juga dapat mendorong perusahaan bongkar muat untuk meningkatkan profesionalisme, meski harus diiringi dengan pemenuhan berbagai persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan.

"Saya lebih ke ini aja, jadi dengan satu pintu kita bisa lebih profesional, tapi harus dipenuhi, kalau kesana arahnya bisa dipenuhi beberapa kompetensi, tadi sudah saya sampaikan juga di forum kan, dengan kita profesional semua kompetensi dilengkapi, ya tentu ada nilainya nanti PBM itu sendiri," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan standar kompetensi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan, baik dari sisi reputasi, kepercayaan mitra usaha, maupun peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.

Karena itu, APBMI Kalimantan Timur mulai mendorong anggotanya untuk melakukan berbagai persiapan guna menghadapi perubahan tata kelola yang akan diterapkan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah verifikasi ulang terhadap anggota, termasuk kelengkapan legalitas usaha dan dokumen pendukung lainnya.

"Nah, tadi sudah disampaikan di forum rapat tadi, kita mau verifikasi ulang anggota, jadi terkait kelengkapan-kelengkapan, dokumen legal seperti apa, ya arahnya ke profesionalisme, supaya nanti bisa memenuhi persyaratan ke BUMN itu sendiri," kata Syamsudin.

Selain verifikasi keanggotaan, APBMI Kaltim juga berencana melakukan registrasi ulang dalam rangka menyesuaikan kebutuhan kerja sama dengan badan usaha pelabuhan dan pihak terkait lainnya.

Meski demikian, Syamsudin mengakui pembahasan mengenai implementasi PP Nomor 24 Tahun 2026 masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Hingga saat ini, APBMI Kaltim masih menunggu sosialisasi resmi dari instansi pembina, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Bea Cukai.

"Kami menunggu, artinya, sekalipun kami menunggu, kami siap menjalankan itu semua," tegasnya.

Dalam pandangannya, keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya akan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan. Namun sebagai pelaku usaha, APBMI Kaltim menyatakan siap mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah selama bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor nasional.

Melalui peningkatan profesionalisme, standarisasi usaha, serta persaingan yang lebih sehat, APBMI Kalimantan Timur menilai PP Nomor 24 Tahun 2026 dapat menjadi peluang bagi perusahaan bongkar muat untuk memperkuat posisi dan meningkatkan daya saing dalam rantai logistik ekspor nasional. (*)