DPW APBMI Kaltim Satukan Langkah demi Kelancaran Munas IX

SAMARINDA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kalimantan Timur mulai mematangkan persiapan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) IX APBMI. Agenda lima tahunan itu dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di Jakarta.

Salah satu fokus utama yang tengah dilakukan adalah penertiban administrasi keanggotaan. Khususnya kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang menjadi syarat bagi perusahaan bongkar muat (PBM) untuk mengikuti dan menggunakan hak suara dalam forum organisasi tersebut.

Sekretaris DPW APBMI Kaltim, Stefanus Trilaksono menjelaskan, Munas IX APBMI direncanakan digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

"Peserta Munas merupakan PBM anggota APBMI yang memiliki KTA DPP dan masih berlaku," ujar Trilaksono.

Ia berharap seluruh anggota segera melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pembuatan maupun perpanjangan KTA agar proses verifikasi dapat dilakukan sebelum pelaksanaan Munas.

Menurut Trilaksono, langkah tersebut penting agar seluruh anggota yang ingin menyampaikan aspirasi dan usulan dalam Munas dapat menggunakan hak suaranya secara resmi.

"Mekanisme yang berlaku dalam Munas adalah satu perusahaan, satu KTA, dan satu suara. Bagi perusahaan yang berstatus cabang, hak suara mengikuti KTA yang dimiliki kantor pusat," tegasnya.

Ia menambahkan, asosiasi membuka pintu bagi anggota yang membutuhkan bantuan administrasi.

"Khusus PBM yang berkantor pusat di Samarinda dan menjadi anggota DPW APBMI Kaltim, kami siap membantu proses pengajuan perpanjangan KTA yang masa berlakunya telah habis," katanya.

Selain menyiapkan administrasi peserta, DPW APBMI Kaltim juga mulai menyatukan langkah internal guna memastikan seluruh anggota dapat mengikuti proses Munas secara optimal.

Munas IX APBMI sendiri menjadi agenda penting bagi organisasi karena selain menjadi wadah penyampaian aspirasi anggota dari berbagai daerah, forum tersebut juga akan menentukan arah kepemimpinan APBMI untuk periode berikutnya. (*)