APBMI Kutim Punya Pengurus Baru, Digitalisasi dan Sinergi Jadi Kunci Perkuat Logistik Daerah

SANGATTA – Hasil Musyawarah Cabang (Muscab) III Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kutai Timur resmi menetapkan kepengurusan baru untuk masa bakti 2025 – 2030.

Kegiatan yang digelar di Sangatta, Sabtu (2/5/2026) ini sekaligus menjadi momentum evaluasi dan penentuan arah organisasi ke depan.

Dengan mengusung tema "Meningkatkan Profesionalisme Dengan Sinergitas, Digitalisasi Fungsi dan Peran Perusahaan Bongkar Muat Dalam Memperlancar Arus Barang Nasional Menuju Indonesia Emas 2045", forum tersebut menghasilkan keputusan penting dengan terpilihnya Hadiwijaya sebagai ketua, Dwi sebagai sekretaris, dan H. Achmad sebagai bendahara.

Ketua DPC APMI Kutim terpilih, Hadiwijaya, menegaskan sejumlah program prioritas yang akan segera dijalankan, salah satunya adalah percepatan penataan operasional yang menjadi fokus utama, termasuk mendorong kesepakatan dengan Badan Usaha Pelabuhan.

"Salah satu prioritas kami adalah percepatan penetapan OPT-OPP di seluruh Kutai Timur melalui kesepakatan dengan Badan Usaha Pelabuhan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pembenahan internal, dengan mengevaluasi kelengkapan administrasi anggota PBM sebagai langkah menuju penerapan sistem digitalisasi

Hadiwijaya menambahkan, mekanisme perizinan bongkar muat harus berjalan sesuai aturan dengan menempatkan peran PBM sebagai pihak utama dalam penerbitan dokumen, termasuk dalam penerbitan RKBM. Selain itu, penerbitan PMKU juga harus melalui rekomendasi DPC APBMI Kutai Timur.

Ia juga berencana menerapkan sistem pemerataan pekerjaan di antara anggota, dengan mengadakan rolling pekerjaan PBM melalui DPC APBMI Kutai Timur agar lebih adil dan merata.

Di sisi lain, Hadiwijaya mengakui kondisi industri bongkar muat di Kutai Timur saat ini tengah menghadapi tantangan cukup berat. Ia membandingkan situasi saat ini dengan periode sebelumnya yang dinilai lebih kondusif.

"Kalau melihat periode 2015 sampai 2020, khususnya di PT KPC, kegiatan bongkar muat berjalan sangat lancar karena dukungan subkontraktor saat itu cukup baik," jelasnya.

Namun, perubahan mitra kerja disebut berdampak pada berkurangnya porsi pekerjaan bagi perusahaan bongkar muat.

"Sejak terjadi perubahan dari PT MBSS ke PT TCP, beberapa pekerjaan yang sebelumnya ditangani PBM dan TKBM mulai berkurang, termasuk kegiatan floating crane. Kondisi ini membuat sebagian anggota, khususnya di Sangatta, berada di situasi yang cukup sulit karena minimnya pendapatan," ungkapnya.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pihaknya menegaskan akan terus berkoordinasi dan meminta arahan sesuai regulasi, agar kegiatan bongkar muat tetap melibatkan seluruh PBM yang terakomodasi dalam APBMI.

Ke depan, Hadiwijaya berharap soliditas internal menjadi kunci utama dalam memajukan APBMI dan menghadapi berbagai tantangan.

Ia juga mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum di Kutai Timur sebagai penunjang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami ingin ada kerja sama dengan pemerintah agar pelabuhan umum yang sudah ada bisa segera beroperasi. Jika itu terwujud, perputaran ekonomi daerah akan ikut bergerak lebih cepat," tutupnya.

DPW APBMI Kalimantan Timur pun menyampaikan apresiasi sekaligus harapan terhadap kepengurusan yang baru agar membawa APBMI Kutim semakin maju

Melalui kepengurusan baru ini, APBMI Kutai Timur diharapkan mampu memperkuat perannya dalam mendukung kelancaran arus logistik serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.