Kolaborasi Anggota APBMI Kaltim Siap Sukseskan Munas IX

SAMARINDA – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Kalimantan Timur merapikan administrasi keanggotaan menjelang perhelatan Munas IX APBMI demi memastikan seluruh pengusaha bongkar muat di daerah memegang hak suara sah.

Langkah penertiban berkas ini bergulir menjelang agenda akbar Munas IX yang terjadwal berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APBMI Kaltim memilih bergerak lebih awal membenahi kelengkapan administrasi agar seluruh anggotanya mengantongi izin resmi untuk hadir dan bersuara di forum nasional tersebut.

Legalitas keanggotaan menjadi tiket mutlak. Forum menetapkan syarat utama berupa kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi dan aktif terbitan Dewan Pimpinan Pusat APBMI.

Sekretaris DPW APBMI Kaltim Stefanus Trilaksono langsung turun tangan mendampingi para pelaku usaha pelabuhan yang memerlukan asistensi perpanjangan kartu identitas asosiasi tersebut.

"Khusus PBM yang berkantor pusat di Samarinda dan menjadi anggota DPW APBMI Kaltim, kami siap membantu proses pengajuan perpanjangan KTA yang masa berlakunya telah habis," paparnya.

Aturan main dalam pemilihan ketua umum dan penentuan arah kebijakan organisasi menuntut ketertiban administratif yang ketat.

"Mekanisme yang berlaku dalam Munas adalah satu perusahaan, satu KTA, dan satu suara. Bagi perusahaan yang berstatus cabang, hak suara mengikuti KTA yang dimiliki kantor pusat," terangnya.

Penertiban dokumen ini dirancang agar setiap perusahaan bongkar muat leluasa menyuarakan pandangan dan usulan strategis demi mempercepat modernisasi industri logistik maritim di bawah payung asosiasi.

Guna memangkas birokrasi, DPW APBMI Kaltim memanfaatkan formulir digital Google Form untuk mempercepat alur pendataan sekaligus menaikkan standar pelayanan anggota.

"Untuk persiapan dalam peningkatan pelayanan PBM dan persiapan Munas APBMI 2026, DPW APBMI Kalimantan Timur akan pendataan ulang dan perpanjangan anggota PBM anggota, dengan membuat link Google Form untuk diisi oleh seluruh anggota," ucapnya.

Verifikasi digital ini menargetkan kepatuhan standar operasional anggota di pelabuhan. Dengan memegang KTA aktif, para pelaku usaha memastikan hak bicara mereka aman dalam musyawarah penentu arah bisnis pelabuhan nasional. (*)