Sertifikasi Tenaga Ahli Jadi Syarat Standarisasi PBM di Kaltim, Ini Alasannya

SAMARINDA – Peningkatan kualitas layanan bongkar muat di Kalimantan Timur tidak lepas dari kesiapan sumber daya manusia di dalamnya. Salah satu poin yang mengemuka dalam pembahasan standarisasi PBM adalah pentingnya sertifikasi tenaga ahli dan diklat kompetensi bagi tenaga kerja bongkar muat.

Ketua Bidang Organisasi DPW APBMI Kalimantan Timur, Ferdiansyah Nor Isro, menjelaskan bahwa proses revalidasi anggota yang akan datang turut mensyaratkan kelengkapan dokumen terkait tenaga ahli dan sistem manajemen usaha. "Untuk revalidasi PBM bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti tenaga ahli, sistem manajemen usahanya dan sebagainya. Dari revalidasi tersebut akan disortir lagi PBM-PBM mana saja yang sesuai dengan AD/ART dan sudah menjalankan aturan-aturan yang ada dalam AD/ART," ujarnya.

Ketentuan ini rencananya akan berjalan seiring dengan proses revalidasi keanggotaan yang tengah dipersiapkan DPW APBMI Kalimantan Timur. Dengan adanya standar tersebut, PBM anggota diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme yang lebih terukur, sekaligus memperkuat posisi tawar organisasi saat berdiskusi dengan pihak pelabuhan maupun pemangku kepentingan lain di kemudian hari.