APBMI Temui Bupati Kukar Bahas Peluang Investasi Maritim dan Ekspor

KUTAI KARTANEGARA - Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kuala Samboja membawa sejumlah usulan investasi kawasan pesisir Kutai Kartanegara langsung ke hadapan Bupati Aulia Rahman Basri, mendorong kepastian tata ruang sebagai syarat utama sebelum pengembangan pelabuhan dan kawasan industri maritim dapat dimulai.

Audiensi berlangsung di Tenggarong, Rabu, 10 Juni 2026, dan dihadiri pula oleh Penjabat Ketua Kadin Kukar Dedi Sudarya.

Ketua APBMI Kuala Samboja Loeis Subowo Saminanto menyebut tiga kawasan sebagai prioritas pengembangan: Amborawang untuk pengelolaan aset pemerintah daerah, Muara Jawa untuk kegiatan ekspor melalui Ship to Ship (STS) Transfer, serta Tanjung Santan dan Marangkayu untuk investasi industri perkapalan dan terminal batu bara.

Seluruh rencana tersebut bertumpu pada satu prasyarat yang belum tuntas. Kepastian status Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) UPP Tanjung Santan dinilai menjadi faktor kunci yang menentukan apakah investasi di koridor pesisir ini dapat berjalan sesuai regulasi.

"Kami melihat ada banyak potensi yang bisa memberikan kontribusi bagi PAD Kutai Kartanegara. Karena itu, kepastian status wilayah dan tata ruang menjadi hal yang sangat penting," ujar Loeis, seperti dikutip dari komparasinews.id.

Pernyataan itu bukan sekadar harapan. Loeis menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan, termasuk pembangunan pelabuhan di Santan Hilir, baru bisa masuk tahap eksekusi setelah persoalan tata ruang diselesaikan.

"Sebelum masuk ke tahap pengembangan, kepastian tata ruang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa persoalan ini penting dan akan segera ditindaklanjuti," katanya.

Respons pemerintah daerah dinilai positif oleh APBMI. Loeis mengapresiasi kecepatan akses yang diberikan Bupati Aulia, sebuah sinyal yang dibaca pelaku usaha sebagai keseriusan daerah dalam membuka ruang investasi maritim.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Prosesnya berjalan cepat dan kami langsung diterima oleh Pak Bupati. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap potensi ekonomi pesisir," ujarnya.

Dimensi sosial dari pengembangan ini juga masuk dalam agenda pembicaraan. Bupati Aulia disebut secara eksplisit menyinggung nasib masyarakat Samboja yang sebagian wilayahnya kini berbatasan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pak Bupati menegaskan jangan sampai masyarakat Samboja justru tertinggal di daerahnya sendiri. Beliau menanyakan langsung apa yang bisa diperjuangkan untuk masyarakat pesisir agar mereka ikut merasakan manfaat pembangunan," ucap Loeis.

Dalam waktu dekat, APBMI berencana menggelar pertemuan lanjutan bersama pemerintah daerah dan UPP Tanjung Santan untuk memetakan langkah konkret pengembangan kawasan pesisir Kukar, termasuk potensi ekspor komoditas batu bara melalui jalur STS Muara Jawa yang selama ini belum dioptimalkan secara penuh. (*)