GRESIK – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kabupaten Gresik mendesak aparat penegak hukum untuk transparan. Desakan ini terkait penanganan kasus dugaan illegal logging yang menyeret kapal Tongkang Kencana Sanjaya dan Tugboat Jeneobra.

Penanganan kasus tersebut dinilai berjalan lamban dan berlarut-larut. Padahal, ketidakpastian hukum ini mulai menimbulkan efek domino yang menghambat roda perekonomian di pelabuhan.

APBMI bersuara bersama gabungan asosiasi kepelabuhanan lain, seperti INSA, PELRA, ALFI, dan ISAA. Mereka khawatir kelambanan ini menimbulkan keresahan baru di kalangan pelaku usaha.

Jangan Tebang Pilih

Ketua DPC INSA Gresik, M. Kasir Ibrahim, yang mewakili asosiasi, menegaskan bahwa semangat pemberantasan ilegal patut diapresiasi. Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak boleh menimbulkan stagnasi ekonomi.

Para pelaku usaha menuntut agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.

“Pemerintah harus tegas terhadap yang benar-benar bersalah, tapi juga adil kepada pelaku usaha yang bekerja sesuai aturan,” tulis pernyataan resmi asosiasi, Rabu (22/10/25).

Asosiasi mengingatkan bahwa penundaan bongkar muat dapat menghentikan pasokan bahan baku industri kayu. Hal ini berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor terkait.

Para pengusaha pun meminta aparat bekerja profesional agar pelabuhan kembali normal.

“Kepastian hukum adalah kunci. Tanpa itu, pelabuhan tak ubahnya kapal tanpa nakhoda,” sindir Kasir.