APBMI Kaltim Siap Terlibat dalam Harhubnas 2026

APBMI Kaltim Siap Terlibat dalam Harhubnas 2026

Daerah

APBMI Kaltim Siap Terlibat dalam Harhubnas 2026

SAMARINDA – Dunia usaha dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penguatan sektor transportasi, termasuk pelayanan kepelabuhanan. Hal ini ditegaskan DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kalimantan Timur yang menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026.

Ketua DPW APBMI Kaltim, Syamsudin Murais, mengatakan keterlibatan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pemerintah di bidang transportasi dan kepelabuhanan.

“Sebagai salah satu stakeholder yang memiliki peran penting dalam dunia kepelabuhanan, khususnya sebagai bagian dari usaha jasa terkait di perairan, kami mendukung penuh dan siap berpartisipasi dalam agenda yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi” ujar Syamsudin.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Lanjutan Persiapan Pelaksanaan Harhubnas Tahun 2026 yang digelar di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Kamis (3/9/2026).

APBMI Kaltim mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting, dengan diwakili Ketua Bidang Organisasi, Ferdiansyah Nor Isro dan Ketua Bidang Humas, Rolly.

Dilansir dari hasil rapat, pembahasan mencakup penetapan kepanitiaan bersama, kepastian lokasi upacara puncak, hingga penyusunan rangkaian kegiatan Harhubnas 2026 yang akan diperingati pada 17 September.

Sebelumnya, dalam rapat persiapan pada 13 Agustus 2026, Syamsudin juga menekankan pentingnya peran konkret APBMI dalam mendukung program pemerintah.

“APBMI berharap momentum Harhubnas ini DPW APBMI Kaltim memiliki peran lebih kongkrit dan mempunyai peran aktif sesuai tupoksinya bersama pemerintah dalam rangka mensukseskan program-program pemerintah di bidang pelayanan kepelabuhanan, khususnya sebagai perusahaan bongkar muat (bagian UJT terkait perairan) sesuai PM 59 Tahun 2021,” katanya.

Menurutnya, Harhubnas menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan kepelabuhanan di Kalimantan Timur. (*)