APBMI Kaltim Dorong Penyelesaian Masalah Kepelabuhanan Lintas Instansi di Samarinda

APBMI Kaltim Dorong Penyelesaian Masalah Kepelabuhanan Lintas Instansi di Samarinda

Daerah

APBMI Kaltim Dorong Penyelesaian Masalah Kepelabuhanan Lintas Instansi di Samarinda

SAMARINDA – Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Kalimantan Timur mendorong penyelesaian sejumlah persoalan kepelabuhanan yang melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Langkah ini krusial untuk mengatasi hambatan operasional yang masih dihadapi pelaku usaha bongkar muat di pelabuhan.

Pengurus asosiasi menyampaikan aspirasi tersebut dalam pertemuan bertajuk “Merajut Silaturahmi, Memperkuat Sinergi Maritim” di atap gedung Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda pada Senin, 9 November 2026.

Ketua DPW APBMI Kaltim Syamsudin Murais mengungkapkan berbagai pekerjaan rumah yang dihadapi anggotanya masih memerlukan perhatian serius dan penyelesaian konkret dari instansi terkait.

Syamsudin menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah membuka jalur komunikasi dengan Disnaker untuk mengurai persoalan tersebut. Namun komunikasi itu belum menunjukkan perkembangan penyelesaian sesuai harapan asosiasi.

“Bahkan, kami komunikasi dengan instansi, dalam hal ini Disnaker, itu juga belum ada tanda-tanda untuk selesainya PR ini,” ujar Syamsudin.

Selain berkoordinasi dengan instansi ketenagakerjaan, APBMI Kaltim telah menyampaikan berbagai hambatan tersebut kepada jajaran KSOP Kelas I Samarinda. Asosiasi berencana mengirimkan dokumen berisi rincian permasalahan secara resmi kepada Kepala KSOP Samarinda agar regulator bersama pelaku usaha dapat merumuskan solusinya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KSOP Kelas I Samarinda Capt. M. Ridha R. menyatakan regulator membuka pintu selebar-lebarnya bagi masukan asosiasi, khususnya menyangkut persoalan administratif dan teknis kepelabuhanan.

“Masukan-masukan itu yang berkaitan dengan baik administratif, baik masalah teknis, itu yang saya tunggu,” ungkap Ridha.

Ridha menegaskan komunikasi dan kolaborasi erat antara regulator dan asosiasi menjadi kunci untuk mencegah gangguan operasional maupun potensi sengketa hukum dalam aktivitas pelabuhan. Melalui tindak lanjut yang jelas antarinstansi, APBMI Kaltim berharap iklim usaha dan pelayanan kepelabuhanan di Kalimantan Timur dapat berjalan semakin lancar. (*)